24657002

IQPlus, (3/9) - Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Yanuar Nugroho mengatakan, perlu adanya inovasi pembiayaan guna memenuhi target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Saat ditemui di sela kegiatan High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) 2024 di Badung, Bali, Selasa, Yanuar mengungkapkan, kebutuhan pendanaan untuk SDGs meningkat 700 miliar dolar AS dari target sebelum pandemi COVID-19, yakni dari 1 triliun dolar AS menjadi 1,7 triliun dolar AS.

Sementara sumber pendanaan tidak bisa sepenuhnya bergantung pada pemerintah.

"Ada pendanaan dari sektor swasta. Ada yang sifatnya investasi, ada juga yang sekarang disebut sebagai innovative financing atau pembiayaan inovatif. Indonesia sedang mengejar itu," ujar dia.

Ia mencontohkan, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Surat Utang Negara (SUN) SDG atau SDG bond. Langkah ini merupakan salah satu cara memobilisasi dana dari sektor non-pemerintah.

Skema lain yang penting adalah pembiayaan campuran atau blended finance, di mana dana pemerintah digabungkan dengan dana swasta untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Misalnya, investasi dalam infrastruktur air bersih, energi terbarukan, dan sanitasi, yang tidak hanya menghasilkan pengembalian finansial tetapi juga berdampak positif pada masyarakat.

Lebih lanjut, kemitraan multi-pemangku kepentingan juga menjadi langkah yang dinilai perlu dilakukan. Pasalnya, SGDs tidak bisa tercapai bila hanya satu negara yang memenuhi target.

"Sekarang, hanya 0,7 persen dari pendapatan negara-negara kaya yang dialokasikan untuk bantuan pembangunan internasional. Jadi, melalui HLF MSP ini, diharapkan dapat mendorong komitmen dari negara-negara kaya untuk membantu negara-negara berkembang dalam mencapai SDGs," kata Yanuar. (end)