13749546

IQPlus, (17/5) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebutkan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengawasan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi.

"Pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu BPH Migas melakukan pengawasan penyaluran BBM subsidi dan BBM kompensasi, mengingat pemerintah daerah paling mengetahui situasi dan kondisi, serta siapa saja konsumen pengguna yang berada di wilayahnya," ujar Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pemerintah daerah tentu menginginkan kebutuhan BBM bagi konsumen pengguna terlayani dengan baik, seperti nelayan, petani, transportasi umum, layanan sosial, serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Untuk itu, BPH Migas perlu meningkatkan sinergisitas dengan pemerintah daerah," katanya saat Rapat Koordinasi (Rakor) Kerja Sama BPH Migas dengan Pemerintah Daerah mengenai Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan dalam Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT/subsidi) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP/kompensasi) di Bandung, Jawa Barat, Kamis (16/5/2024).

Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan sinergi, mengingat pemerintah daerah memiliki peran penting agar pendistribusian BBM subsidi dan BBM kompensasi tepat sasaran dan tepat volume di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Jenis BBM yang paling banyak dikonsumsi masyarakat adalah BBM subsidi (minyak solar) dan BBM kompensasi (Pertalite), sehingga BPH Migas memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah agar BBM tersebut dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

Erika melanjutkan sesuai Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, dalam melakukan pengawasan atas JBT dan JBKP, BPH Migas dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau pemerintah daerah. (end/ant)