GMTD PERTAHANKAN ASET TANJUNG BUNGA DAN KEPENTINGAN PEMDA

  • Info Pasar & Berita
  • 20 Nov 2026

32349535

IQPlus, (20/11) - PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) menegaskan bahwa sertifikat hak atas tanah milik perseroan seluas 163.262 meter persegi atau sekitar 16,3 hektare di kawasan Tanjung Bunga tetap utuh dan sah secara hukum.

Manajemen memastikan bahwa landasan hukum kepemilikan lahan tersebut tidak dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks yang dibacakan pada 12 November 2026.

Melalui siaran pers resmi pada Kamis (19/11/2026), GMTD membantah keras klaim kemenangan yang disampaikan kuasa hukum PT Hadji Kalla dalam konferensi pers di hari yang sama. Direktur Utama GMTD Ali Said menilai pernyataan pihak lawan yang menyebut pengadilan telah memenangkan PT Hadji Kalla atas objek sengketa merupakan informasi yang tidak akurat dan menyesatkan publik.

Menurut GMTD, tidak ada satu pun amar putusan dalam perkara tersebut yang menetapkan PT Hadji Kalla sebagai pemilik sah atas tanah seluas 16,3 hektare tersebut. Sebaliknya, pada halaman 105 amar putusan, majelis hakim secara eksplisit menyatakan bahwa gugatan balik atau rekonvensi yang diajukan PT Hadji Kalla tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Manajemen menjelaskan bahwa putusan PN Makassar yang menyatakan gugatan GMTD tidak dapat diterima semata-mata didasarkan pada pertimbangan aspek formil gugatan. Oleh karena itu, putusan tersebut sama sekali tidak menggugurkan hak kepemilikan GMTD maupun membenarkan tindakan penguasaan fisik lahan secara sepihak yang diduga dilakukan pihak Kalla melalui pengerahan alat berat dan penimbunan tanah.

GMTD memaparkan bahwa legalitas kepemilikan mereka ditopang oleh riwayat pertanahan selama lebih dari lima dekade yang tercatat dalam sistem nasional sejak 1971, serta Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 20454 atas nama GMTD. Legalitas tersebut juga diperkuat oleh serangkaian putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht) hingga tingkat Mahkamah Agung, pelaksanaan eksekusi resmi PN Makassar pada 3 November 2025, serta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dari pemerintah pusat tertanggal 15 Oktober 2025. Atas dasar itu, perseroan menyatakan akan terus menempuh seluruh upaya hukum untuk meminta pertanggungjawaban atas dugaan penyerobotan lahan dan perbuatan melawan hukum di lapangan.

Selain itu, GMTD juga tengah mengkaji langkah hukum terhadap berbagai tudingan termasuk isu mafia tanah dan dugaan tindak pidana yang dinilai merugikan nama baik serta reputasi perseroan. GMTD turut mengingatkan bahwa perseroan merupakan perusahaan terbuka yang didirikan lebih dari tiga dekade lalu atas prakarsa pemerintah pusat dan daerah guna mendorong pembangunan Sulawesi Selatan.

Hingga kini, struktur kepemilikan saham GMTD melibatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Gowa, dan Pemerintah Kota Makassar, sehingga perlindungan aset perseroan berkaitan langsung dengan kepentingan pemerintah daerah dan kepastian investasi.

"Dalam mempertahankan aset perseroan, kami juga mempertahankan kepentingan pemerintah daerah sebagai pemegang saham, kepentingan para pemegang saham publik, serta misi pembangunan yang dipercayakan kepada GMTD sejak awal pendiriannya. Kami tidak akan mundur dan tidak akan tunduk terhadap tekanan dari pihak mana pun," ujar Ali Said. (end)

Kembali ke Blog