18437361

IQPlus, (4/7) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat sumber daya manusia (SDM) dalam tata kelola laut guna mempercepat implementasi ekonomi biru yang berkelanjutan.

Direktur Konservasi Ekosistem Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Firdaus Agung mengatakan upaya itu dilakukan melalui pelatihan Ocean Account atau Neraca Sumber Daya Laut (NSDL) melalui platform pembelajaran daring internal, e-Milea.

Ia menuturkan inisiatif itu bertujuan meningkatkan kapasitas SDM dalam menyusun dan memanfaatkan data neraca laut sebagai dasar kebijakan kelautan yang berkelanjutan dan berbasis bukti.

"Pelatihan NSDL merupakan bagian dari strategi nasional mempercepat implementasi ekonomi biru," kata Firdaus sebagaimana keterangan di Jakarta, Jumat.

Sementara itu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajukan revisi peraturan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan nelayan.

Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan pihaknya tengah menghimpun masukan dan aspirasi pelaku usaha untuk menyempurnakan regulasi penarikan PNBP pada subsektor perikanan tangkap.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021, yang mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku di KKP.

"KKP telah mengusulkan revisi PP dimaksud agar tata kelola PNBP di subsektor perikanan tangkap semakin komprehensif, membuat tata kelola pungutan menjadi satu pengaturan nasional yang makin terintegrasi," kata Latif dalam forum Konsultasi Publik Revisi PP 85 Tahun 2021 sebagaimana keterangan di Jakarta, Kamis. (end/ant)