25328023

IQPlus, (10/9) - Komisi XI DPR RI menyetujui anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada tahun anggaran 2025 senilai Rp53,19 triliun.

Nilai itu masih sama dengan kesepakatan pagu indikatif sebelumnya yang disetujui pada Juni lalu.

"Kami setuju anggaran Kementerian Keuangan sejumlah Rp53,19 triliun," kata Ketua Komisi XI DPR Kahar Muzakir saat rapat kerja dengan Kemenkeu, di Jakarta, Senin.

Anggaran itu akan digunakan untuk lima program, di antaranya kebijakan fiskal senilai Rp59,19 miliar; pengelolaan penerimaan negara Rp2,38 triliun; pengelolaan belanja negara Rp45,45 miliar; pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko Rp238,13 miliar; serta dukungan manajemen Rp50,46 triliun.

"Dukungan manajemen besar, karena merupakan atribusi dan dokumen untuk mendukung seluruh fungsi dari Kemenkeu," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Dukungan manajemen terbagi menjadi anggaran tanpa Badan Layanan Umum (BLU) senilai Rp40,08 triliun dan BLU Rp10,37 triliun.

Anggaran BLU disalurkan kepada tujuh badan, di antaranya Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) senilai Rp3,93 triliun, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Rp6,06 triliun, dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Rp69,60 miliar.

Kemudian, Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) Rp43,01 miliar, Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN) Rp15,02 miliar, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rp163,47 miliar, dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Rp95,64 miliar. (end/ant)