22950620

IQPlus, (18/8) - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan pada hari Selasa (18 Agustus) bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mereformasi sistem pajak konsumsi agar lebih progresif dan efisien, termasuk kemungkinan menerapkan kembali aspek-aspek pajak barang dan jasa yang bersifat menyeluruh (*broad-based*).

Malaysia menghapus GST yang sebelumnya ditetapkan sebesar 6 persen pada tahun 2018 di tengah keluhan masyarakat mengenai kenaikan biaya hidup, dan menggantinya dengan pajak penjualan dan jasa (SST) yang cakupannya lebih terbatas.

Sejumlah analis telah menyarankan agar GST diberlakukan kembali supaya pemerintah dapat mencapai target-target fiskalnya.

Anwar, yang juga menjabat sebagai Menteri Keuangan, mengatakan bahwa ia memandang GST sebagai sistem pemungutan pajak yang paling transparan dan efisien, namun ia mengkhawatirkan dampaknya terhadap lapisan masyarakat termiskin.

Pemerintah tidak dapat mempertahankan sistem SST saat ini karena adanya kelemahan dalam sistem tersebut, ujarnya, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

"Jadi, kita perlu melihat bagaimana kita dapat memadukan kedua sistem ini untuk menemukan cara baru dalam menetapkan sistem perpajakan yang lebih progresif dan efisien," katanya dalam sebuah acara Kementerian Keuangan.

"Ini merupakan tantangan besar, namun harus dilakukan. Akan tetapi, hal ini tidaklah sederhana... mengingat meningkatnya angka kemiskinan dan naiknya biaya hidup."

Pemerintah menyatakan bahwa pada tahun 2024, mereka tidak berencana untuk memberlakukan kembali GST sebagai alternatif dari penghapusan subsidi bahan bakar bensin.

Pada tahun 2025, pemerintah menetapkan kuota pembelian bahan bakar transportasi bersubsidi RON95 sebagai bagian dari upaya untuk mengganti sistem subsidi menyeluruh dengan sistem bantuan yang lebih tepat sasaran.

Dalam pernyataan pra-anggaran yang dirilis pada hari Selasa, kementerian keuangan menyatakan bahwa subsidi tepat sasaran telah menghasilkan penghematan sekitar 15,5 miliar ringgit (US$3,8 miliar) per tahun, sehingga membantu anggaran menyerap lonjakan biaya subsidi akibat kenaikan harga energi yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah.

Pemerintah diperkirakan akan mengajukan anggaran tahun 2027 ke parlemen pada tanggal 9 Oktober, ungkap kementerian tersebut.

Anggaran itu diperkirakan akan disusun dengan menitikberatkan pada 10 bidang fokus, termasuk memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah, mengatasi tekanan biaya hidup, dan mendorong pertumbuhan investasi. (end/Reuters)