64152343

IQPlus, (22/9) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota diterapkan demi melindungi nelayan tradisional.

Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis, Trenggono mendapat tanggapan dari para anggota dewan soal kebijakan yang dinilai masih simpang siur itu.

Oleh karenanya, ia pun berjanji akan segera menggelar focus group discussion (FGD) dengan anggota dewan untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi soal kebijakan tersebut.

"Kami akan bikin FGD supaya bisa jelas, khususnya terkait penangkapan ikan terukur. Niatnya sudah pasti, di situ misinya adalah untuk supaya nelayan di lokasi itu menjadi tuan rumah. Itu niatnya," katanya.

Penerapan penangkapan ikan terukur yang menjadi prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Kuota penangkapan ikan telah dijamin KKP untuk mengutamakan kebutuhan nelayan kecil, yang selanjutnya sisa kuota akan ditawarkan kepada investor agar terjadi peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Penangkapan ikan terukur, lanjut Trenggono, juga dinilai akan membawa banyak multiplier effect positif. Hal itu mulai dari tumbuhnya beragam usaha baru yang berimbas pada penyerapan tenaga kerja, hingga meratanya pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah sehingga tidak lagi terpusat di Pulau Jawa.

"Jadi perlindungan nelayan, sekaligus juga tumbuhnya ekonomi di wilayah itu. Tidak lagi Jawasentris tapi Indonesiasentris," imbuhnya. (end/ant)