10035416

IQPlus, (11/4) - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengatakan bahwa pemerintah harus melindungi dan mendukung secara nyata bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) saat menjalankan kebijakan penghapusan kuota impor.

"Negara wajib hadir melindungi pelaku usaha lokal dan memastikan keberlangsungan ekonomi yang adil dan berdaulat. Dibutuhkan pengawasan ketat dan keberpihakan nyata agar kebijakan ini tidak menjadi bumerang bagi perekonomian nasional," kata Novita di Jakarta, Jumat.

Pasalnya, dia menilai bahwa kebijakan penghapusan kuota impor akan berdampak negatif dan melemahkan UMKM jika diterapkan tanpa pengawasan.

Menurut dia, "tsunami" produk impor berisiko memicu persaingan tidak sehat, mematikan industri lokal, dan menciptakan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang lebih masif.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah perlu menetapkan langkah-langkah tegas untuk melindungi para pelaku UMKM, misalnya dengan memberikan subsidi dan insentif kepada UMKM agar tetap kompetitif, mendorong kampanye nasional untuk mempromosikan produk lokal.

Sementara itu Pakar ekonomi dari Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat Hefrizal Handra menjelaskan dampak atau efek domino imbas kebijakan tarif impor (resiprokal) yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap sejumlah negara termasuk Indonesia.

"Yang pasti penurunan permintaan global akan memukul sejumlah sektor utama di Indonesia," kata Hefrizal Handra di Padang, Jumat.

Industri manufaktur berorientasi ekspor, pertambangan, transportasi-logistik serta investasi dan konstruksi menjadi yang paling rentan terhadap guncangan tarif ini.

"Ketika volume perdagangan internasional menurun, bukan hanya ekspor yang terganggu tetapi sentimen investasi pun ikut goyah," jelas Hefrizal. (end/ant)