28128817

IQPlus, (8/10) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memangkas proses perizinan yang dianggap terlalu berbelit-belit sebagai langkah penting untuk meningkatkan lifting minyak.

"Negara kita dikomplain karena banyak aturan, dulu 320 lebih (aturan) sekarang hampir 200 aturan izin yang harus kita selesaikan," kata Bahlil dalam Penganugerahan Penghargaan Keselamatan Migas Tahun 2024 di Jakarta, Senin malam.

Bahlil mencatat bahwa Indonesia sebelumnya memiliki lebih dari 320 aturan terkait izin di sektor minyak, yang sekarang telah dipangkas menjadi hampir 200 aturan.

Selain itu, pihaknya menyoroti skema gross split dengan cost recovery. Skema itu masih memiliki kendala, terutama dalam hal kompleksitas kriteria yang membingungkan.

Awalnya, terdapat 29 item dalam skema gross split yang dinilai sulit dipahami oleh para kontraktor. Bahkan Bahlil mengaku bahwa dirinya pun yang seorang Menteri ESDM, sulit memahami mengenai kriteria tersebut.

"Ada gross split yang baru itu adalah tadinya ada 29 item, saya sendiri bacanya susah, apa ini? Kok kriterianya panjang sekali, belum pengusaha, baru saya menteri (yang) baca," ujarnya.

Bahlil Lahadalia juga menyebutkan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memiliki program untuk mencapai kedaulatan energi.

"Ke depan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu punya satu program, di antaranya kedaulatan energi, jadi ada kedaulatan pangan dan kedaulatan energi," kata Bahlil. (end/ant)