04935092

IQPlus, (19/2) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menyatakan efisiensi anggaran yang dilakukan di bidang infrastruktur berpotensi memperlambat perekonomian nasional.

Dirinya dalam pernyataan di Jakarta, Rabu menyatakan, hal itu dikarenakan pemotongan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang sebesar Rp60,46 triliun akan berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja, khususnya bagi BUMN karya maupun perusahaan yang ikut andil dalam proyek infrastruktur nasional.

Ia menjelaskan, anggaran infrastruktur dikategorikan sebagai investasi dan belanja modal pemerintah yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga apabila proyek pembangunan infrastruktur banyak terhenti, akan secara langsung mengurangi penyerapan tenaga kerja domestik.

"Menurunkan juga tingkat permintaan, kemudian juga menurunkan pertumbuhan ekonomi pada akhirnya," kata dia pula.

Dikatakan dia, seharusnya pemerintah merincikan dampak dari pemangkasan anggaran tersebut, serta berharap efisiensi yang dilakukan tidak memberikan dampak terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor infrastruktur.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyatakan, pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah diimplementasikan secara 'tebang pilih', serta terlihat bahwa efisiensi yang dilakukan dialokasikan untuk program lain. (end/ant)