25356951

IQPlus, (10/9) - Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) mulai melakukan tindakan penyelidikan pengamanan perdagangan (safeguard measures)atas lonjakan jumlah impor Polietilena Linear Kepadatan Rendah (Linear Low Density Polyethylene/LLDPE) dalam bentuk selain cair atau pasta pada Senin, (9/9).

Produk dengan kriteria polietilena mengandung monomer alfa-olefin 5 persen atau kurang dalam bentuk selain cair atau pasta memiliki kode Harmonized System (HS) 3901.10.92 sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022. Sebelumnya, KPPI menerima permohonan secara resmi untuk melakukan penyelidikan safeguard measures pada Senin, (12/8) lalu.

Permohonan tersebut diajukan oleh Asosiasi Industri Olefin, Aromatik,dan Plastik Indonesia (INAPLAS) mewakili industri dalam negeriyaitu PTChandra Asri Pacific Tbk. dan PT Lotte Chemical Titan Nusantara.

Ketua KPPI Franciska Simanjuntak menjelaskan, berdasarkan bukti awal permohonan penyelidikan yang disampaikan, KPPI menemukan fakta adanyaindikasi kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon. Kerugian serius atau ancaman kerugian serius tersebut terlihat dari beberapa indikator kinerja industri dalam negeri yang menurun selama periode 2021-2023.

"Kerugian serius atau ancamankerugian serius tersebut,antara lain,menurunnya produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, kerugian finansial,serta pangsa pasar industri dalam negeri di pasar domestik,"terang Franciska.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dalamtiga tahun terakhir (2021.2023) terjadi peningkatan jumlah impor barang LLDPE dalam bentuk selain cair atau pasta dengan tren sebesar 13,54 persen.

Pada 2023, impor produk tersebut ke Indonesia tercatat sebesar 280.385 ton, naik 33,27persendari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 210.382 ton. Sementara pada 2022,impor produk tersebut turun 3,27persendari 2021 yang tercatat sebesar 217.494 ton.

Pada 2023 impor utama, LLDPE dalam bentuk selain cair atau pasta berasal dari beberapa negara, antara lain Malaysiadengan pangsa impor sebesar 43,43 persen, diikuti Thailand(37,52 persen), Arab Saudi(8,36 persen),dan Amerika Serikat(2,97 persen). Selain dari negara tersebut, pangsa impor negara berkembang masih dibawah 3 persen dari total impor pada tahun yang sama.

"KPPI mengundang semua pihak yang berkepentingan untuk mendaftar sebagai pihak yang berkepentingan selambat-lambatnya 15 hari sejak tanggal pengumuman dan disampaikan secara tertulis,"imbuh Franciska. (end)