28540703

IQPlus, (13/10) - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus berupaya mempercepat proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pengadaan barang/jasa publik yang ditargetkan masuk prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Percepatan dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) terkait naskah akademik bersama para pemangku kepentingan internal maupun eksternal di Jakarta, Rabu (12/10).

"Kita harus pasang target dan fokus pada rencana penyusunan RUU PBJP sebagaimana arahan Presiden Jokowi. Hal ini tentunya akan melindungi seluruh pelaku usaha baik UMKM dan koperasi, serta meningkatkan penggunaan produk dalam negeri," kata Kepala LKPP Hendrar Prihadi dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan FGD kali ini salah satunya akan membahas pokok-pokok dasar masalah dan tujuan dari RUU pengadaan barang/jasa publik, untuk kemudian menjadi naskah akademik yang baik. Ia menargetkan draf RUU tersebut dapat diserahkan ke DPR pada bulan Maret 2023.

"Harapannya tahun 2023 sudah disahkan menjadi UU, ini (RUU PBJP) pasti menjadi legasi pemerintah," imbuh Hendi. (end/ant)