23327633

IQPlus, (21/8) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah menjaga rasio utang terkendali selama Tahun Anggaran 2023 dengan mengoptimalkan pembiayaan non-utang melalui Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

"Pemerintah mengoptimalkan potensi pembiayaan non-utang untuk mengendalikan ketergantungan pada pembiayaan utang. Risiko utang pemerintah pada 2023 masih dalam batas yang aman dan terkendali," ucap Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan bahwa rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menurun dari 39,7 pada 2022 menjadi 39,2 persen pada 2023.

Hal tersebut membuat Indonesia menjadi salah satu negara anggota ASEAN maupun G20 dengan rasio utang terendah.

Ia mengatakan bahwa pemerintah menggunakan SILPA untuk memenuhi kebutuhan prioritas nasional dan kewajiban pemerintah.

Sedangkan SAL dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan APBN untuk memenuhi kebutuhan prioritas nasional dan kewajiban yang tertunda.

"SAL juga digunakan untuk menstabilkan yield (imbal balik) SBN (Surat Berharga Negara) agar kita tidak terdampak saat dinamika market atau pasar surat berharga bergejolak akibat dampak global," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan bahwa realisasi belanja pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 dioptimalkan untuk sektor pendidikan dan perlindungan sosial (perlinsos).

"Prioritas belanja pendidikan diberikan kepada penyaluran Bantuan Operasi Perguruan Tinggi atau BOPTS. Di bidang perlindungan sosial, belanja diprioritaskan untuk menyalurkan kartu sembako Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino dan Kartu Prakerja," kata Menkeu. (end)