15441325

IQPlus, (3/6) - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah meminta PT Freeport Indonesia (PTFI) membangun smelter tembaga di dekat lokasi tambang Timika, Papua, sehingga instalasi pemurnian itu tersebar dan tidak hanya di Gresik, Jawa Timur.

"Kita suruh Freeport bangun lagi di Papua, jangan hanya di Gresik, supaya smelter ada di Timika, di Papua. Di Jawa Timur bangun, Papua bangun, supaya ada pemerataan smelter dari Freeport Indonesia," kata Bahlil dalam keterangannya di Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama, yang disiarkan Youtube Kementerian Investasi dan dikutip di Jakarta, Senin.

Permintaan pemerintah itu, kata Bahlil, seiring dengan rencana penambahan jumlah saham milik Pemerintah Indonesia di PTFI menjadi 61 persen pada 2041.

"Kita sedang memikirkan, begitu aturannya keluar, kita akan mengakuisisi lagi sahamnya tambah 10 persen. Sekarang kan kita 51 persen, kita ingin Indonesia harus mayoritas lagi, negosiasinya sudah selesai dan Freeport setuju untuk penambahan saham 10 persen pada 2041 ke atas," kata dia.

Saat ini, PTFI sudah menginvestasikan tiga miliar dolar AS untuk pembangunan smelter yang berada di Gresik, Jawa Timur. Smelter itu akan mulai beroperasi pada 1 Juli 2024 dengan kapasitas produksi 60 ton emas murni dan 400 ribu ton katoda tembaga.

"Mulai 1 Juli ke depan, pabrik Freeport akan mengolah konsentrat tembaga dari Timika di Gresik. Dalam satu tahun, pabrik ini akan menghasilkan 60 ton emas murni, 400 ribu ton katoda tembaga, dan berbagai produk turunan lainnya," katanya.

Bahlil Lahadilia juga menyatakan akan segera menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) pengelolaan batu bara untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), guna mengoptimalkan peran organisasi keagamaan.

"Atas arahan dan pertimbangan dari beberapa menteri, bahkan telah disetujui oleh Bapak Presiden Jokowi, kita akan memberikan konsesi batu bara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU untuk dikelola dalam rangka mengoptimalkan organisasi," ujar Bahlil dalam keterangannya di Youtube Kementerian Investasi dikutip di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, proses pembuatan izin konsesi tersebut kini sudah memasuki tahap penyelesaian, sehingga dalam waktu dekat izin itu akan segera diteken.

"Karena itu tidak lama lagi saya akan teken IUP untuk kasih PBNU, karena prosesnya sudah hampir selesai, Itu janji saya," katanya. (end/ant)