04629446
IQPlus, (16/2) - Perwakilan Dagang AS Katherine Tai mengaku mengambil pendekatan pragmatis pada pertemuan tingkat menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) berikutnya. Hal itu dilakukan dengan tujuan melakukan perbaikan bertahap namun bermakna menopang momentum reformasi badan perdagangan tersebut.
Tai mengatakan kepada wartawan menjelang Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-13 (MC13) di Abu Dhabi bahwa dia tidak mengantisipasi perjanjian reformasi besar-besaran yang dapat mengatasi semua kekurangan lembaga tersebut sekaligus.
"Kami sedang mencari kesuksesan. Athena yang keluar dari otak MC13, itu tidak akan terjadi. Jadi mengapa kita mempersiapkan diri untuk itu?" katanya tentang konferensi pada 26-29 Februari, dikutip dari Reuters, Jumat, 16 Februari 2024.
Sebaliknya, ia mengatakan bahwa dalam percakapan dengan pembawa acara MC13, Menteri Perdagangan Uni Emirat Arab Thani Al Zeyoudi, ada kata yang menonjol yakni pragmatis. "Dan sejujurnya, menurut saya, dalam konteks perekonomian global saat ini, pragmatismelah yang sedang terjadi untuk menyelamatkan kita," tuturnya.
WTO menghadapi banyak masalah sulit di antara 166 anggotanya, termasuk mereformasi sistem penyelesaian perselisihan yang tertatih-tatih, memotong subsidi perikanan, menyelesaikan perselisihan mengenai subsidi pertanian, dan memutuskan apakah akan memperpanjang larangan bea masuk atas transmisi data perdagangan elektronik yang telah berlaku selama 25 tahun.
Para menteri dari 166 negara anggota WTO akan bertemu pada saat meningkatnya pembatasan perdagangan yang didorong oleh kepentingan keamanan nasional dan meningkatnya ketegangan geopolitik, termasuk invasi Rusia ke Ukraina dan pembatasan ekspor barang-barang teknologi tinggi oleh AS ke Tiongkok.
Para menteri WTO pada 2022 menyetujui reformasi pertama yang dilakukan badan tersebut dalam beberapa tahun terakhir, dengan mencapai kesepakatan untuk melarang subsidi perikanan bagi stok ikan yang ditangkap secara berlebihan dan menciptakan pengabaian sebagian kekayaan intelektual yang memungkinkan negara-negara berkembang memproduksi vaksin covid-19. (end/ba)