29238047

IQPlus, (20/10) - Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida sedang mempertimbangkan pemotongan pajak penghasilan sementara sebagai bagian dari paket tindakan untuk meredam pukulan ekonomi akibat kenaikan biaya hidup. Hal itu diungkapkan dalam laporan lembaga penyiaran publik NHK.

"Tindakan seperti itu dapat menambah utang publik Jepang yang sudah membengkak dan bertentangan dengan seruan Dana Moneter Internasional (IMF) agar negara-negara mengurangi belanja fiskal yang besar pada masa krisis," kata para analis, dikutip dari Channel News Asia, Jumat, 20 Oktober 2023.

"Kishida akan menginstruksikan pejabat koalisi yang berkuasa pada Jumat waktu setempat untuk mempertimbangkan gagasan pemotongan pajak penghasilan sementara," lapor NHK tanpa mengutip sumber.

Perdana Menteri Jepang sebelumnya telah mengumumkan rencana untuk menyusun paket stimulus ekonomi yang kemungkinan akan mencakup perpanjangan subsidi guna membatasi tagihan bensin dan utilitas.

Beberapa anggota parlemen dari partai yang berkuasa telah menyerukan agar pemotongan pajak penghasilan dimasukkan dalam paket tersebut, karena kenaikan harga bahan bakar dan bahan mentah meningkatkan biaya hidup rumah tangga.

Persetujuan kabinet atas paket tersebut telah ditunda hingga 2 November dari jangka waktu yang sebelumnya direncanakan pada akhir Oktober, kata dua pejabat pemerintah dan partai berkuasa kepada Reuters, membenarkan laporan sebelumnya oleh kantor berita Kyodo.

Keterlambatan dalam menyetujui paket tersebut dapat memengaruhi perkiraan inflasi Bank of Japan yang baru, yang dijadwalkan pada pertemuan 30 hingga 31 Oktober, karena jangka waktu perpanjangan subsidi tidak akan jelas pada saat dewan bank sentral bertemu. (end/ba)