02534266

IQPlus, (26/1) - Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin menekankan bahwa perekonomian negara tersebut memerlukan suntikan stimulus dalam jumlah besar untuk keluar dari apa yang disebutnya sebagai 'krisis'. Dia juga mengatakan negara tersebut berisiko semakin tertinggal dari para pesaingnya.

Berbicara di sebuah forum bisnis, Srettha melukiskan gambaran suram bagi perekonomian yang menurutnya bermasalah dengan utang rumah tangga dan rendahnya upah bagi masyarakat miskin. Ia memperjuangkan kebijakan pembagian 'dompet digital' yang menjadi ciri khasnya yaitu menyalurkan 500 miliar baht ($14 miliar) kepada 50 juta warga Thailand.

Hal itu untuk dibelanjakan dalam enam bulan. .Kami membutuhkan stimulus besar. Dompet digital akan menghasilkan lebih banyak produksi, lebih banyak belanja. Kami ingin menstimulasi perekonomian akar rumput di setiap distrik," tuturnya, dikutip dari Channel News Asia, Jumat, 26 Januari 2024.

Kebijakan kontroversial Srettha dan karakterisasi perekonomian yang berada dalam krisis ditolak oleh gubernur bank sentral, dalam sebuah wawancara dengan Reuters minggu ini. Gubernur mengatakan pertumbuhan yang lebih lambat dari perkiraan bukan merupakan krisis dan stimulus yang cepat tidak akan mengatasi masalah struktural perekonomian.

.Kami akan mendengarkan pendapat dari semua pihak dan tidak akan ada korupsi,. kata Srettha, seorang pengusaha real estat yang juga menjabat Menteri Keuangan, seraya menambahkan bahwa upah minimum harus ditingkatkan untuk membuat perekonomian lebih adil.

Kementerian Keuangan juga memangkas perkiraan pertumbuhan 2024 menjadi 2,8 persen dari perkiraan sebelumnya sebesar 3,2 persen karena lebih rendahnya kedatangan wisatawan asing dan ekspor. (end/ba)