02336058

IQPlus, (24/1) - Presiden AS Donald Trump pada hari Kamis memerintahkan pembentukan kelompok kerja mata uang kripto yang bertugas mengusulkan peraturan aset digital baru dan menjajaki pembentukan cadangan mata uang kripto nasional, menepati janjinya untuk segera merombak kebijakan kripto AS.

Tindakan yang sangat dinanti-nantikan itu juga memerintahkan agar layanan perbankan untuk perusahaan kripto dilindungi, mengacu pada klaim industri bahwa regulator AS telah mengarahkan pemberi pinjaman untuk memutus layanan perbankan perusahaan kripto - sesuatu yang dibantah oleh regulator. Perintah itu juga melarang pembentukan mata uang digital bank sentral di AS yang dapat bersaing dengan mata uang kripto yang ada.

Dalam tindakan penting lain yang didorong oleh industri kripto, Komisi Sekuritas dan Bursa AS pada Kamis malam mencabut panduan akuntansi yang telah membuat beberapa perusahaan yang terdaftar harus mengeluarkan biaya yang sangat mahal untuk melindungi aset kripto atas nama pihak ketiga. Industri kripto mengatakan bahwa panduan tersebut telah menghambat adopsi aset digital.

Selama masa kampanye, Trump merayu uang kripto dengan berjanji untuk menjadi "presiden kripto" dan mempromosikan adopsi aset digital.

Hal itu sangat kontras dengan regulator mantan Presiden Joe Biden yang, dalam upaya untuk melindungi warga Amerika dari penipuan dan pencucian uang, menindak industri tersebut, menggugat bursa Coinbase, Binance, dan puluhan lainnya, dengan tuduhan melanggar hukum AS. Perusahaan-perusahaan tersebut membantah tuduhan tersebut.

Perintah hari Kamis disambut gembira oleh industri kripto, yang telah mendesak pemerintahan baru untuk mengirimkan sinyal dukungan yang kuat dalam beberapa hari pertama Trump menjabat.

"Perintah eksekutif kripto hari ini menandai perubahan besar dalam kebijakan aset digital AS," kata Nathan McCauley, CEO dan salah satu pendiri perusahaan kripto Anchorage Digital.

"Dengan mengambil pendekatan menyeluruh terhadap kripto, Pemerintah membuat langkah awal yang signifikan menuju penulisan aturan yang jelas dan konsisten." (end/Reuters)