05456177

IQPlus, (24/2) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengusulkan pembentukan Joint Committee dengan UK FCDO (UK Foreign, Commonwealth, and Development Office) guna memastikan efektivitas koordinasi maupun keberlanjutan proyek bidang pembangunan dan keuangan.

"Sebagai bagian implementasi MoU (Memorandum of Understanding) on Development Cooperation pada September 2024, Indonesia mengusulkan pembentukan Joint Committee antara Kementerian PPN/Bappenas dan UK FCDO untuk memastikan efektivitas koordinasi dan keberlanjutan proyek yang tengah berjalan," ujar Wamen PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Hal itu ia sampaikan saat menerima kunjungan Delegasi British Group Inter-Parliamentary Union (BGIPU) yang diketuai Kim Johnson MP.

Pemerintah Indonesia dan Inggris disebut telah menjalin berbagai kerja sama strategis di bidang pembangunan dan keuangan.

Sejumlah inisiatif utama yang didanai UK FCDO mendukung prioritas pembangunan nasional Indonesia, termasuk transisi ekonomi hijau, percepatan adopsi energi terbarukan, penguatan infrastruktur kesehatan digital, pengelolaan sumber daya berkelanjutan, serta dukungan tata kelola pemerintahan dan transparansi.

Selain itu, melalui MoU on Financial Cooperation, UK Export Finance memfasilitasi pembiayaan proyek infrastruktur, teknologi, energi terbarukan, dan transformasi digital.

Beberapa proyek kerja sama yang sedang berjalan meliputi peningkatan keamanan maritim, pengembangan konektivitas digital melalui proyek satelit nasional, pembangunan pusat data untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta modernisasi fasilitas kesehatan.

"Ke depannya, kerja sama strategis antara Indonesia dan Inggris akan diperluas ke bidang ketahanan iklim dan transisi hijau melalui proyek rendah karbon, pembiayaan hijau, dan ekonomi sirkular dalam skema Just Energy Transition Partnership," kata dia. (end/ant)