03055038

IQPlus, (31/1) - Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah dapat mengarahkan pembangunan lebih sesuai dengan prioritas nasional.

"Realokasi belanja APBN akan membuat sebagian pihak diuntungkan, sebagian yang lain dirugikan, tetapi paling tidak arah pembangunan akan lebih sesuai dengan yang dimaui pemerintah," kata Wijayanto kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Meskipun demikian, realokasi belanja negara juga berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi jika tidak dikelola secara tepat.

Ia mengatakan bahwa dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap ekonomi sangat bergantung pada ukuran dan alokasinya.

Menurut dia, efisiensi pengeluaran memang bisa meningkatkan efektivitas APBN, tetapi juga bisa menimbulkan efek negatif bagi sektor-sektor tertentu.

"Misalnya, pengurangan biaya meeting dan perjalanan dinas ini akan menekan sektor perhotelan dan transportasi secara cukup masif," ujarnya.

Adapun hal serupa pernah terjadi pada awal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, namun akhirnya dilonggarkan karena dampaknya terhadap pelaku usaha dan tenaga kerja.

Realisasi efisiensi anggaran dilakukan berdasarkan surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan yang menetapkan pemangkasan anggaran pada 16 pos belanja, termasuk alat tulis kantor (90 persen), kegiatan seremonial (56,9 persen), serta perjalanan dinas (53,9 persen). (end/ant)