20441158

IQPlus, (24/7) - Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mendorong pemerintah untuk segera memperkuat penerimaan negara guna mencegah pelebaran defisit APBN yang diproyeksikan sebesar 2,78 persen dari PDB pada 2025.

Achmad menyarankan beberapa langkah, antara lain, pertama ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Pemerintah perlu memperluas basis pajak, terutama dari sektor digital, jasa profesional, serta kelompok masyarakat berpendapatan tinggi.

"Kedua, optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam dan minerba," kata dia kepada ANTARA dikutip di Jakarta, Kamis.

Kemudian ketiga, evaluasi insentif pajak. Belanja perpajakan atau tax expenditure Indonesia saat ini mencapai Rp372 triliun, namun banyak insentif dinilai tidak efektif serta kurang tepat sasaran.

Lebih lanjut, anggaran untuk program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih juga perlu diimbangi dengan penerimaan baru.

"Program MBG tahap awal butuh Rp71 triliun dan bisa mencapai Rp400 triliun saat skala penuh. Tanpa reformasi pajak dan efisiensi belanja, ini hanya akan menambah beban utang," ujarnya. (end/ant)