11931912

IQPlus, (30/4) - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET) tetap menjadi pembahasan prioritas antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Namun, Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Sahid Junaidi mengatakan meskipun hampir seluruh pasal RUU telah disepakati bersama DPR, pembahasan mengenai pemanfaatan bersama jaringan transmisi (PBJT) masih menjadi perdebatan dan memerlukan penyelesaian.

"Secara formal, pemerintah sudah menyampaikan tanggapannya, kemudian di dalam dinamikanya kebutuhan akan PBJT ini meningkat. Dan di internal pemerintah sepakat bahwa isu ini perlu dinaikkan," katanya dalam diskusi yang diselenggarakan Institute for Essential Services Reform (IESR) di Jakarta, Selasa.

"Sekarang ini memang kami Kementerian ESDM mencari momentum yang tepat bagaimana mengkomunikasikan isu ini antara legislatif dengan pemerintah," kata dia melanjutkan.

Sahid menekankan bahwa substansi PBJT yang diusulkan dalam laporan IESR sejalan dengan aspirasi pemerintah.

Meskipun demikian, ia menyebut proses legislasi yang melibatkan kesepakatan bersama DPR memerlukan waktu.

Ia memastikan bahwa meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran, prioritas terhadap RUU EBET tidak akan berubah. (end/ant)