29138119

IQPlus, (18/10) - Program hilirisasi pertanian yang didukung oleh kebijakan perdagangan dan pembukaan akses pasar secara masif dapat menjadi kunci bagi peningkatan eksporproduk olahan pertanian. Strategi ini diharapkan menjadi salah satu terobosan signifikan (game changer) dalam transformasi perdagangan ke depan guna mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesiayang lebih tinggi.

Hal ini disoroti oleh Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BK Perdag) Fajarini Puntodewi dalam pembukaan Gambir Trade Talk (GTT) #16 yang digelar secara hibrida di Jakarta pada Kamis (17/10). GTT #16 mengusung tema "Peluang dan Tantangan Peningkatan Kompleksitas Ekspor Pertanian Indonesia".

"Hilirisasi di sektor pertanian sangat penting, mengingat nilai ekspor sektor pertanian masih tergolong rendah, yaitu USD2,77 Miliar pada Januari-Juli 2024. Upaya untuk mengolah dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian perlu ditingkatkan agar Indonesia dapat bersaing secara efektif di pasar internasional. Hal ini dapat menjadi salah satu game changer bagi pertumbuhan ekonomiIndonesia,"jelas Puntodewi.

Sektor pertanian adalah salah satu sektor ekonomi utama di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Pada triwulanII-2024, sektor ini menyumbang 13,78 persenatau menjadi kontributor kedua terbesar dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, nilai pertumbuhansektor ini hanya3,25 persen, masih di bawah target pertumbuhan sektor pertanian pada 2024,yaitu 3,4--3,8 persen.

Sektor pertanian memiliki berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan. Pertama, pertumbuhan populasi di negara-negara berpendapatan rendah, terutama di Afrika Sub-Saharayangdiperkirakan akan meningkat dengan cepatatau mencapai 2,4 persen per tahun. Hal ini berpotensi menciptakan pasar baru bagi ekspor produk pertanian Indonesia. Kedua, tren impor produk pertanian global tumbuh 4,68 persen pada periode 2018--2029.

Tren ini juga membuka peluang besar bagi produk pertanian Indonesia untuk memasuki pasar internasional. Lebih lanjut Puntodewi menjelaskan, jika dilihat dari kompleksitas perdagangan, pada2022, nilai Economic Complexity Index (ECI) Indonesia sebesar 0,002 atauberada di peringkat ke-67 dari 133 negara. Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, peringkat ECI Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam.

Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat peluang untuk meningkatkan perdagangan di sektor pertanian, salah satunya melalui hilirisasi. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Perdagangan memiliki arah kebijakan dalam upaya peningkatan pangsa ekspor di pasar global, antara lain adalah penguatan diplomasi perdagangan untuk daya saing serta penguatan pengembangan produk dan pasar ekspor.

Arah kebijakan berikutnya yaitu sistem informasi yang terintegrasi, ekspansi pasar global dengan e-commerce, substitusi impor bahan baku,dan penguatan regulasi di sektor perdagangan untuk merespon isu perdagangan hijau dan berkelanjutan. Khusus pada sektor perdagangan pertanian, Puntodewi juga menyampaikan perlunya kolaborasi untuk menghadapi tantangan terkait isu lingkungan dan perubahan iklim, meliputi fenomena ElNino, kebijakan European Union on Deforestation-free Regulation (EUDR), dan isu pertanian berkelanjutan.

Selain itu,perlu adaptasi teknologi dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian, seperti penerapan perdagangan digital lintas batas yang memungkinkan akses yang lebih luas ke pasar global.

Tidak kalah pentingadalahtantangan situasi geopolitik dan preferensi perdagangan dengan negara mitra (friendshoring).Contohnya, larangan ekspor dan impor serta kebijakan tarif bea masuk yang dapat mempengaruhi daya saing produk pertanian Indonesia.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPBIrfan Syauqi Beik menyampaikan, pertanian adalah isu strategis karena menurut Presiden Soekarno, kedaulatan negara bergantung pada ketahanan pangan. Menurut Irfan, sektor pertanian masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

"Sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian masih potensial untuk berkembang. Tantangan yang ada perlu dihadapi dengan strategi kebijakan yang dirumuskan seluruh pemangku kepentingan,"ujar Irfan. (end)