05446213
IQPlus, (24/2) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengharapkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dapat mengundang para investor kelas dunia.
"Harapannya, dengan ada super holding ini akan bisa mengundang juga para investor-investor kelas dunia yang nanti bisa join, baik dalam bentuk holding di investasinya ataupun juga mungkin di dalam yang fungsi Danantara sebagai holding operasional atau katakanlah ikut berkolaborasi untuk menginvestasikan dananya di proyek-proyek strategis yang digawangi atau dikelola oleh Danantara," ucapnya di Jakarta, Senin.
Dengan adanya prospek tersebut, lanjutnya, tentu bisa menambah likuiditas dalam negeri yang berujung kepada penguatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan begitu, ekonomi bisa menjadi lebih baik dan BUMN akan turut menikmati dampak dari kehadiran Danantara.
"Ini memang sebuah ide yang memang perlu waktu. Artinya, kemungkinan memang tidak bisa dalam jangka pendek akan kelihatan signifikansi hasilnya, tapi mungkin lebih kepada jangka menengah-panjang," ujar dia.
Saat ini, ada tujuh perusahaan yang bergabung BPI Danantara. Mulai dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Ybl (BNI), PT Mining Industry Indonesia (MIND ID), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
Bagi Eko, dengan kehadiran tujuh perusahaan ini bakal menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan kehadiran investor seiring dengan kemungkinan penambahan perusahaan yang masuk ke dalam BPI Danantara.
Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, dan menunjuk Rosan Perkasa Roeslani sebagai Chief Executive Officer (CEO) Danantara.
Rosan didampingi oleh Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer (COO) dan Pandu Patria Sjahrir sebagai Chief Investment Officer (CIO).
Rosan merupakan Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam Kabinet Merah Putih, yang telah menjabat sejak Kabinet Indonesia Maju, tepatnya pada Agustus 2024. (end/ant)