INDEF : TINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT UNTUK ATASI PEMBIAYAAN RUMAH

  • Info Pasar & Berita
  • 05 Jun 2024

15627289

IQPlus, (5/6) - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani menyatakan bahwa pemerintah perlu meningkatkan pendapatan masyarakat untuk menjaga daya beli terhadap perumahan tanpa perlu adanya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Jadi PR-nya ke depan pertama adalah bagaimana pemerintah meningkatkan pendapatan masyarakat, karena kalau masyarakat pendapatannya sudah meningkat, otomatis tidak perlu ada FLPP," kata Aviliani dalam diskusi daring yang diikuti dari Jakarta, Selasa.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah untuk mengendalikan harga rumah agar tetap dapat terjangkau oleh masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa saat ini sebagian besar masyarakat adalah pekerja sektor informal yang pendapatannya kurang memadai dan tidak tetap sehingga sulit mendapatkan akses terhadap layanan perbankan, terutama kredit rumah karena merupakan pinjaman jangka panjang.

Dengan pendapatan yang meningkat, Aviliani berharap bank akan bersedia memberikan pinjaman kepada masyarakat sehingga akses pembiayaan untuk perumahan dapat menjadi lebih mudah.

Selain itu, ia mengatakan bahwa kini daya beli masyarakat terhadap perumahan masih rendah, terutama terhadap rumah-rumah berharga di bawah Rp500 juta. Sebanyak 80 persen masyarakat pun memilih untuk membangun rumah sendiri jika memiliki biaya.

Indef juga mengusulkan kepada pemerintah mendatang untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kami harap pemerintahan berikutnya mengevaluasi pembangunan IKN,. kata ekonom senior Indef Fadhil Hasan dalam Diskusi Publik Indef bertajuk "Hari Lahir Pancasila: Ekonomi Sudah Adil untuk Semua?" yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.

Dia berpendapat pembangunan IKN bila tidak dieksekusi dengan tepat justru berpotensi menciptakan ketimpangan baru.

"Alih-alih memeratakan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa, justru saya kira ini akan menciptakan ketimpangan baru antarwilayah. Bayangkan investasi ratusan triliun digelontorkan ke satu wilayah, itu tidak akan memeratakan melainkan menciptakan ketimpangan baru," ujar dia. (end/ant)


Kembali ke Blog