31738773
IQPlus, (13/11) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong efisiensi biaya operasional logistik bagi pelaku industri maritim nasional hingga internasional melalui ajang Maritime Single Window (MSW) 2024, yang diselenggarakan di Bali.
"Maritime Single Window di Indonesia memungkinkan penurunan waktu proses clearance yang signifikan, mengurangi penumpukan dokumen, serta menurunkan beban administratif bagi pelaku bisnis," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Antoni Arif Priadi saat membuka Workshop Maritime Single Window di Bali, Selasa.
Dia menyampaikan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, transportasi laut Indonesia memainkan peran penting sebagai simpul konektivitas antar pulau serta menjadi urat nadi yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Guna membawa perubahan besar dalam efisiensi, keamanan, dan daya saing logistik maritim, transformasi digital pada sektor transportasi laut dibutuhkan untuk meningkatkan layanan pelabuhan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
Melihat hal tersebut, lanjut Antoni, Indonesia telah mengambil langkah signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi proses kepelabuhanan melalui penerapan MSW.
"Inisiatif ini telah dimulai sejak tahun 2016 dan merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk mendukung transformasi digital di sektor transportasi laut," ujarnya dalam keterangan di Jakarta.
Workshop Maritime Single Window 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan adalah tahun kedua forum tahunan ini digelar.
Tahun ini, Workshop MSW dihadiri oleh sekitar 100 peserta dari 12 negara, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Ekuador, Ethiopia, Kenya, Liberia, Madagaskar, Maladewa, Nigeria, Papua Nugini, Filipina, Togo, dan Indonesia serta menghadirkan pembicara tamu dari Jepang dan Indonesia sebagai tuan rumah.
Antoni menjelaskan, Maritime Single Window di Indonesia memungkinkan penurunan waktu proses clearance yang signifikan, mengurangi penumpukan dokumen, serta menurunkan beban administratif bagi pelaku bisnis.
Dengan dukungan teknologi digital, lanjut Antoni, proses permohonan izin, pengecekan dokumen, hingga pengelolaan lalu lintas barang dapat dilakukan dengan lebih cepat dan transparan, sehingga mengurangi biaya operasional logistik.
"Keuntungan ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku industri maritim nasional tetapi juga oleh perusahaan internasional yang beroperasi di Indonesia, meningkatkan daya saing logistik nasional secara keseluruhan," tuturnya. (end/ant)