02827462

IQPlus, (29/1) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan mengungkapkan kolaborasi menjadi kunci untuk mengatasi "backlog" perumahan di Indonesia.

"Kunci utama penanganan 'backlog' adalah kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, perbankan, masyarakat serta kepedulian sosial sektor swasta. Dengan demikian, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja di sektor informal juga bisa merasakan manfaat dari program perumahan di Indonesia," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto di Jakarta, Jumat.

Menurut Iwan, hal itu terlihat dengan adanya "backlog" kepemilikan rumah berdasarkan data Susenas tahun 2023 yang sebelumnya sebesar 12,75 juta menjadi 9,9 juta unit.

"Dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023 'backlog' kepemilikan rumah telah mengalami penurunan dari sebelumnya pada tahun 2020 sebesar 12,75 juta menjadi 9,9 juta unit. Sedangkan persentase dan jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap hunian yang layak juga mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 29,4 juta menjadi 26,9 juta rumah tangga," katanya. (end/ant)