21242770

IQPlus, (31/7) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut sebesar Rp325 miliar atau 45,89 persen pada semester I 2024.

Sumber penerimaan tersebut terbesar berasal dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) senilai Rp282 miliar.

"Penerimaan PNBP dari sektor pengelolaan ruang laut setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan tahun 2023 nilai PNBP melebihi nilai APBN DJPKRL selama setahun," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kusdiantoro di Jakarta, Rabu.

KKP mengoptimalkan kinerja sektor pengelolaan ruang laut yang sejalan dengan prinsip ekonomi biru untuk menjaga kesehatan laut dan keberlanjutan. Karenanya, perluasan kawasan konservasi yang berkualitas dan pengelolaan sampah plastik sebagai program prioritas KKP juga terus ditingkatkan sepanjang tahun.

"Hingga semester I Tahun 2024, luas kawasan konservasi yang telah ditetapkan seluas 29,3 juta hektare. Progres per Juni 2024, enam kawasan konservasi telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dengan luas total 17.202,19 hektare sedangkan pencadangan kawasan konservasi seluas 603.511,30 hektare," urai Kusdiantoro.

Sementara itu Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menjajaki potensi kerja sama budi daya perikanan dengan Departemen Pertanian dan Pedesaan Provinsi Guangdong, Tiongkok, dengan ikan tuna menjadi komoditas potensial untuk dibudidayakan di Indonesia.

Rencana kerja sama itu menjadi perbincangan saat pertemuan antara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan Dirjen Departemen Pertanian dan Pedesaan Provinsi Guangdong Liu Zonghui, di Jakarta, Selasa.

Trenggono memaparkan, perairan Indonesia khususnya di wilayah Zona 3 meliputi Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor bagian timur yang kaya akan komoditas ikan tuna dan cakalang.

"Potensi sangat besar di Zona 3, kalau dimungkinkan buat satu project di sana yang terintegrasi antara penangkapan, budi daya, dan pengelolaan yang juga melibatkan pelaku usaha," kata Trenggono. (end/ant)