26656581

IQPlus, (23/9) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, transformasi digital secara menyeluruh di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) menjadi salah satu syarat agar Indonesia dapat menjadi negara maju.

Menurutnya, transformasi digital yang merata di tingkat daerah mampu memperbaiki birokrasi agar lebih efektif.

"Untuk bisa mencapai high income country, maka Indonesia harus bisa terhindarkan dari middle income trap dan middle income trap itu biasanya muncul dalam bentuk regulasi dan policy yang membuat rumit suatu perekonomian dan makin membebankan kepada masyarakat," ujar Sri Mulyani saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2024 di Jakarta, Senin.

Dalam paparannya, Sri Mulyani menyoroti salah satu transformasi digital di sektor keuangan, yakni modernisasi perpajakan oleh Pemda.

Ia terus mendorong modernisasi administrasi perpajakan guna meningkatkan efektifitas serta kemandirian Pemda dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Digitalisasi yang dilakukan hari ini merupakan bagian untuk terus meningkatkan kemampuan dari sisi modernisasi, baik dari sisi bisnis prosesnya maupun infrastruktur administrasinya," ujar Menkeu.

Menurut Sri Mulyani dalam pengelolaan sistem pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tidak bisa dilakukan daerah secara terpisah karena bukan suatu zona otonomi sehingga setiap daerah tidak bisa membangun perangkat lunak (software) secara parsial.

"Kita akan terus mendorong dan dengan Bank Indonesia juga ingin membuat payment system yang makin efisien, e-government, yang dibangun dan pengelolaan APBN-APBD menjadi bagian yang tidak terpisahkan," tuturnya. (end/ant)