22855896

IQPlus, (16/8) - Presiden RI Joko Widodo mengatakan defisit anggaran yang direncanakan sebesar 2,53 persen dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU-APBN) Tahun 2025 akan dikelola secara hati-hati dengan memanfaatkan pembiayaan yang aman.

"Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53 persen terhadap PDB atau Rp616,2 triliun yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati," Kata Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Jumat.

Menurut Presiden, hal tersebut dilakukan melalui peningkatan efektivitas pembiayaan investasi, mendorong kebijakan skema Kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), penguatan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan Special Mission Vehicle (SMV).

"Serta peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM dan Usaha Ultra Mikro," katanya.

Pemerintah mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu terjaga dalam kisaran 5 persen, angka itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4 persen.

Sementara untuk penambahan tenaga kerja baru sebanyak 21,3 juta pada periode 2015-2024. Rasio utang Indonesia juga menjadi salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara G20 dan ASEAN.

Presiden Joko Widodo juga mengatakan belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025 direncanakan mencapai sebesar Rp3.613,1 triliun.

"Belanja negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun," kata Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo menjelaskan belanja negara tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun.

Belanja pemerintah pusat dialokasikan untuk beberapa anggaran seperti pendidikan, perlindungan sosial, kesehatan, ketahanan pangan, dan pembangunan infrastruktur.

Untuk alokasi pendidikan, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa jumlah anggaran yang didapat sebesar Rp722,6 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, pengembangan sekolah unggulan, perluasan beasiswa hingga pengembangan riset.

Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun, yang digunakan untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan serta mengakselerasi pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien.

"Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp197,8 triliun atau 5,5 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut ditujukan untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis," kata Presiden Joko Widodo.(end/ant)