22854529

IQPlus, (16/8) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025 menekankan pada optimalisasi pendapatan, belanja yang berkualitas dan pembiayaan yang inovatif.

Selain itu, rasio perpajakan akan terus dioptimalkan untuk memperkuat ruang fiskal, dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha dan melindungi daya beli masyarakat.

"Belanja akan dijaga benar-benar efisien dan produktif, agar selain mendukung program prioritas pemerintah, juga dapat menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian," kata Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Jumat.

RAPBN 2025, lanjut Presiden Joko Widodo, juga menekankan pada inovasi pembiayaan yang fleksibel dengan kehati-hatian yang tinggi akan terus ditingkatkan melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), penguatan peran Lembaga Pengelola Investasi, serta pendalaman pasar keuangan.

Guna menunjang rencana tersebut maka gambaran besar arsitektur RAPBN 2025 adalah sebagai berikut, Belanja Negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun yang terdiri dari, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.693,2 triliun, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp919,9 triliun.

Sidang Tahunan 2024 digelar dengan tema "Nusantara Baru, Indonesia Maju" yang terdiri dari Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, dan Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025.

"Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun, dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah dan pengembangan sekolah unggulan serta perluasan program beasiswa," kata Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo menjelaskan, anggaran tersebut juga akan dialokasikan untuk pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia serta untuk pengembangan riset.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 Di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Jumat, Presiden Joko Widodo memaparkan sejumlah bantuan perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat ekonomi bawah, seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, hingga Program Keluarga Harapan, dalam 10 tahun kepemimpinannya.

Ia menyebutkan bahwa pemerintah telah menganggarkan Rp361 triliun dari APBN untuk Program Kartu Indonesia Sehat selama sepuluh tahun pemerintahannya.

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per tahun, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia. (end/ant)