25528790

IQPlus, (12/9) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis Indonesia mampu mencapai target Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) tahun 2030 mengingat peringkat SDGs RI naik ke posisi 75 di tahun 2023.

"Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, Indonesia telah berhasil menaikkan peringkat pencapaian SDGs, yakni ke posisi 75 di tahun 2023, dari posisi 102 di tahun 2019. Sebanyak 76 persen indikator SDGs di Indonesia telah tercapai," kata Airlangga saat menyampaikan sambutan dalam the 8th International Conference Postgraduate School di Universitas Airlangga secara daring di Jakarta, Rabu.

SDGs berisi 17 sasaran atau goals dan terbagi dalam empat pilar yang memuat tujuan dan sasaran global untuk mengakhiri kemiskinan, menghapuskan kesenjangan, dan melindungi lingkungan.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian SDGs, Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan ramah lingkungan melalui tiga mesin ekonomi.

Pertama, melalui revitalisasi mesin ekonomi konvensional dengan menggiatkan sektor-sektor yang saat ini telah berjalan baik, yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur, memperluas kerja sama ekonomi internasional, melanjutkan reformasi struktural, dan meningkatkan kapasitas SDM.

Kedua, melalui pengembangan mesin ekonomi baru. Pemerintah mengembangkan peluang di berbagai sektor baru seperti hilirisasi industri, akselerasi digitalisasi, bioteknologi, dan transisi energi.

Ketiga, dalam penguatan mesin ekonomi Pancasila dengan memperkuat perlindungan sosial untuk melindungi masyarakat rentan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga program cash for work.

Lebih Lanjut, dalam Pilar Pembangunan Sosial, Pemerintah telah menyiapkan sejumlah program perlindungan sosial, termasuk salah satunya bantuan langsung tunai.

Pemerintah terus berupaya untuk menjaga daya beli setiap kelas pendapatan, termasuk juga kelas menengah.

"Pemerintah juga terus memperkuat UMKM dan meningkatkan kewirausahaan melalui KUR. Selain itu, Pemerintah juga mendorong peningkatan aset produktif bagi masyarakat miskin dan rentan melalui pemberian akses kepemilikan dan pengelolaan lahan, melalui Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria," ujarnya. (end/ant)