02155552

IQPlus, (22/1) - Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey menawarkan pemberian dana corporate social responsibility (CSR) atau kerja sama riset untuk membantu keuangan perguruan tinggi, sebagai alternatif dari pemberian lahan tambang.

"Perguruan tinggi itu tinggal kerja sama. Misalkan, ada program CSR, ada program PPM (pengabdian dan pemberdayaan masyarakat), atau bagaimana kita mendorong riset di perguruan tinggi itu," ucap Meidy ketika ditemui setelah menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi DPR mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) di Jakarta, Rabu.

Meidy menilai tidak semua elemen masyarakat dapat mengelola lahan pertambangan, sebab tambang memiliki risiko yang tinggi, membutuhkan pendanaan yang tinggi, serta membutuhkan keterampilan yang tinggi.

Ia berpandangan perguruan tinggi tidak memiliki kapabilitas untuk mengelola lahan pertambangan, karenanya ia menyarankan untuk melibatkan perguruan tinggi dalam bentuk kerja sama.

Selain itu, Meidy juga memberi alternatif terkait keinginan pemerintah untuk melibatkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan koperasi dalam hal mengelola lahan tambang.

Menurut Meidy, para pelaku UKM dan koperasi dapat dilibatkan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, alih-alih memberi kewenangan kepada mereka untuk mengelola lahan tambang.

"Dibikin kewajiban, setiap pemegang IUP (izin usaha pertambangan) dengan luasan sekian, itu per 100 hektare wajib menggandeng UKM, pengusaha lokal, atau apa pun. Kalau begitu, saya setuju," ucap Meidy. (end/ant)