1756869260256454

IQPlus, (3/9) - Lembaga pemikir Institute for Essential Services Reform (IESR) menyatakan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) skala besar menghadapi sejumlah tantangan, di tengah target pemerintah untuk mencapai kapasitas PLTS 17,1 GW dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL).

Menurut Analis Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan IESR Alvin Putra, dalam media briefing di Jakarta, Selasa, tantangan pertama proyek PLTS terletak pada mekanisme pengadaan energi terbarukan.

"Evaluasi terbesarnya adalah di mekanisme pengadaannya, bagaimana selama ini mekanisme pengadaan EBT (energi baru terbarukan) itu masih belum memiliki kerangka yang jelas," katanya.

Meskipun ada perbaikan regulasi seperti Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2017 yang sebelumnya membatasi harga jual listrik, masalah pengadaan di PLN dinilai tetap menjadi hambatan.

Ia mencatat beberapa proyek besar dijalankan melalui mekanisme strategic partnership alih-alih tender murni independent power producer (IPP) berdasarkan Perpres Nomor 112 Tahun 2022.

Tantangan kedua terletak pada tahap persiapan proyek. Alvin mencontohkan proyek PLTS di Bali bagian barat yang terkendala masalah akuisisi lahan. Menurutnya, isu-isu seperti ini harus diatasi sejak awal untuk mencegah penundaan proyek. Untuk itu, ia menekankan pentingnya transparansi dalam perencanaan dan perizinan.

"Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam perencanaan sistem, data, dan perizinan, misalnya melalui aplikasi," kata dia. (end/ant)