56132550

IQPlus, (14/9) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp5,27 triliun pada tahun depan, atau naik 1,9% dari target tahun ini.

Kontributor terbesar target PNBP 2023 adalah dana reboisasi Rp 1,85 triliun (35,08%), disusul penggunaan kawasan hutan Rp 1,61 triliun (30,54%), dan provisi sumber daya hutan Rp 1,58 triliun (29,95%).

Dalam keterangannya Selasa (13/9) Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan, pada RAPBN 2023, KLHK mendapatkan pagu anggaran Rp 6,91 triliun.

Dengan anggaran sebesar itu, KLHK berusaha menegaskan pesan pembangunan rendah karbon dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan untuk Indonesia yang semakin tangguh.

Sasaran utamanya mengikhtisarkan upaya peningkatan produktivitas tapak hutan, penurunan laju deforestasi, dan menjaga kondisi lingkungan pada batas toleransi yang dibutuhkan.

"Dengan pagu anggaran 2023 sebesar Rp6,91 triliun, KLHK menargetkan pendapatan Rp 5,27 triliun yang seluruhnya berasal dari PNBP dengan memperhitungkan produksi kayu bulat untuk memenuhi ekspor kayu olahan dan kunjungan wisata alam selama pandemi," ungkap Menteri Siti.

Menteri Siti menjelaskan hal tersebut saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR yang dipantau dari Jakarta, Selasa (13/9).

Secara rinci, target PNBP sektor LHK tahun 2023 berasal dari dana reboisasi Rp 1,85 triliun, penggunaan kawasan hutan Rp 1,61 triliun, provisi sumber daya hutan Rp 1,58 triliun, iuran izin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH) Rp 124,7 miliar, dan lainnya Rp 106,5 miliar.

"Peningkatan pendapatan pada tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya ini menggambarkan kenaikan produksi barang dan jasa subsektor LHK. Angka tersebut meningkat 1,9% dari target capaian tahun 2022," jelas Menteri Siti. (end)