MENTERI PKP UNGKAP RENCANA ANGGARAN PERUMAHAN 2025 SEBESAR Rp5,07 TRILIUN

  • Info Pasar & Berita
  • 29 Okt 2024

30230358

IQPlus, (29/10) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, rencana anggaran perumahan pada 2025 sebesar Rp5,07 triliun.

"Bayangkan ini anggaran kami Rp5,07 triliun pada 2025. Diminta membangun, berapa banyak rumah? Tiga juta rumah. Kalau 2024, anggarannya berapa? Rp14,68 triliun," ujar Maruarar Sirait dalam acara Diskusi 3 Juta Rumah bersama pemangku kepentingan di Jakarta, Senin.

Dia menambahkan bahwa total anggaran 2025 sebesar Rp5,07 triliun tersebut sudah termasuk alokasi untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk 2025 sekitar Rp1,2 triliun.

Dalam menjalankan Kementerian PKP, Maruarar mengusulkan empat direktur jenderal (dirjen). Pertama, dirjen yang mengurus perumahan di perdesaan, kemudian dirjen perumahan perkotaan, dirjen terkait kawasan permukiman, dan dirjen lainnya.

"Tadi sudah saya revisi, ada empat dirjen yang membantu saya, saya tidak mau ribet, Pak Presiden Prabowo tugaskan saya, kurang lebih jutaan rumah, jadi nanti ada dirjen mengurus (perumahan) desa, ada dirjen mengurus (perumahan) kota. Di bawahnya itu segala sesuatu, perencanaannya, apanya, semua ada di bawah. Jadi dia satu dirjen, selesai urusannya di situ. Jangan terlalu banyak lagi lintas-lintas ke sana-ke situ. Kita birokrasi membuat mudah, membuat jelas dan jangan membuat sulit. Jadi ada dirjen nanti urusan desa kemudian kota, satu dirjen itu urusannya dari atas sampai bawah," kata Maruarar.

Maruarar Sirait juga minta lahan sitaan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dari koruptor dapat dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat kecil.

"Konsep saya bagaimana sesuai efisiensi adalah bagaimana yang sudah disita di Kejaksaan Agung, di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Minggu lalu saya datang, hari pertama saya datang ke Jaksa Agung, di Banten saja (lahan sitaan) dari koruptor sudah dapat seribu hektare di Banten. Bagaimana itu saya mau yakinkan Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara (lahan sitaan) itu bisa buat rakyat," ujarnya. (end/ant)



Kembali ke Blog