07453198

IQPlus, (15/3) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyusun Rancangan Keberlanjutan Program Pembangunan Infrastruktur 2025 untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

"Untuk itu, saya berharap kolaborasi pusat dan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan infrastruktur nasional yang akan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, serta dalam Rencana strategis (Renstra) PUPR periode 5 tahun mendatang," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah di Jakarta, Jumat.

Dalam perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR tahun 2025, terdapat tiga hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, program dan kegiatan yang disusun untuk tahun 2025 merupakan keberlanjutan dari program sebelumnya.

Hal ini dimaksudkan agar dapat mempercepat pencapaian tujuan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di periode awal pemerintahan yang baru.

Kedua, 2025 merupakan tahun awal dari periode perencanaan jangka menengah 2025-2029. Target-target akan tercapai apabila pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja keras, berkolaborasi, dan bersinergi bersama dalam pembangunan infrastruktur.

Ketiga, untuk program dan kegiatan infrastruktur yang akan dibangun pada 2025 agar dipastikan kesiapan readiness criteria pada tahun ini, seperti dukungan terhadap Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, pembangunan IKN dan daerah mitra IKN, pembangunan bendungan, jalan, serta infrastruktur permukiman dan perumahan.

Zainal Fatah mengatakan untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045, terdapat beberapa target infrastruktur jangka panjang yang harus dipenuhi Kementerian PUPR.

"Diantaranya, kapasitas tampung air sebesar 200 m3/kapita/tahun, waktu tempuh lintas utama menjadi 1,25 jam/100km, 70 persen jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi aman, 90 persen timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah, 100 persen akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan, serta 100 persen rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan," katanya. (end/ant)