Highlights

• Kami menjadi moderator dalam virtual expert call dengan Direktur Perencanaan Infrastruktur Kementerian Investasi (BKPM) Bapak Moris Nuaimi pada 12 Oktober 2023. Ia membahas lima agenda besar nasional pemerintah: 1) kelanjutan proses hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam, 2) optimalisasi ekonomi hijau, 3) memperkuat perlindungan hukum, sosial, politik dan ekonomi masyarakat, 4) mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM), dan 5) keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (I KN).
• Bapak Moris menyatakan bahwa total realisasi investasi Indonesia pada tahun 2022 sebesar Rp1,21 triliun melampaui target perencanaan strategis BKPM sebesar Rp968,4 T, 25% diatas) dan target Presiden sebesar Rp1,200T, 1% diatas Lebih lanjut, BKPM menyampaikan bahwa investasi di luar Jawa mendapatkan momentum yang kuat (1H23: 52% dari total investasi, FY22: 53% dari total investasi) seiring pesatnya pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa. Adapun pada 1H23, Penanaman Modal Asing (PMA) telah mencapai Rp186,3 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp163,5 triliun. Pada periode tersebut penanaman modal asing terbesar berasal dari Singapura (US$3,4 juta), diikuti oleh Tiongkok (US$2,6 juta), Hong Kong (US$2 juta), Jepang (US$1 juta ) dan Malaysia (US$0,8 juta). Menurut BKPM, Jawa Barat mencatatkan PMA terbesar mencapai US$2,6 juta, sedangkan Jakarta menerima PMDN terbesar mencapai Rp21,6 triliun pada 1H23.
• Menurut Kementerian Investasi (BKPM), dari 114 proyek dalam pipeline proyek public private partnership (PPP) yang diajukan oleh 17 proyek (yaitu proyek infrastruktur) sudah beroperasi (sekitar 41% adalah proyek jalan tol), 7 proyek masih dalam tahap konstruksi, dan sisanya masih dalam tahap perencanaan hingga proses transaksi (seperti proposal proyek, tender, penandatanganan perjanjian PPP, dll). Bapak Moris mengatakan bahwa pemerintah mendorong penerapan skema PPP. Oleh karena itu, telah didirikan kantor bersama bernama Kantor Bersama PPP Pemerintah Indonesia (KPBU). Tujuan KPBU adalah membantu mengkomunikasikan kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia, bertindak sebagai jembatan bagi investor swasta, serta menegosiasikan skema pembayaran dan jangka waktu investasi untuk kemitraan PPP.
• Pemerintah menyiapkan sistem online single submission (OSS) pada tahun 2021 untuk memudahkan proses pengurusan izin usaha. Sistem OSS memproses permohonan izin untuk 16 sektor investasi dan 18 kementerian, dimana pemberian persetujuan dilakukan oleh BKPM. Pelaku usaha dapat mengajukan permohonan izin lingkungan, izin lokasi, izin mendirikan bangunan dan sertifikat hunian melal ui sistem OSS. Pemerintah telah menyiapkan berbagai macam insentif perpajakan bagi investor seperti: 1) tax holiday, 2) tax allowance, 3) pembebasan bea masuk, dan 4) super tax deduction (yaitu skema pengurangan penghasilan bruto dan skema pengurangan paja k penghasilan neto).